Perempuan Dan Revolusi Indonesia

Banyak sekali penulisan sejarah tentang revolusi Indonesia. Dari situ, kita mengenal nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka. Hampir semuanya adalah nama laki-laki. Hampir tidak terdengar satupun nama perempuan.

Harry A Poeze, peneliti sejarah revolusi Indonesia khususnya Tan Malaka, menulis tentang tujuh begawan revolusi Indonesia: Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A.H. Nasution. Merekalah, kata Poeze, dengan kadar yang berbeda, menentukan arah dan produk revolusi Indonesia.

Semuanya adalah laki-laki. Padahal, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, perempuan sudah ambil bagian dalam perjuangan anti-kolonial. Sebut saja nama-nama besar seperti SK Trimurti dan Umi Sardjono. Keduanya terlibat dalam gerakan politik melawan kolonial, gerakan bawah tanah melawan fasisme Jepang, dan perang mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Irine Gayatri, peneliti feminis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kronik sejarah Indonesia hampir tidak menyisakan ruang yang cukup luas untuk berkisah tentang perempuan dalam aspek gerakan sosial maupun ketokohan individu.

Hal itu, menurut Irine, disebabkan oleh tiga hal: (1) dominasi pengalaman organisasional perempuan Barat dalam literatur mengenai gerakan perempuan, (2) isolasi dari teks mengenai gerakan perempuan yang berbahasa Inggris dalam jaringan akademik dan aktivis, dan (3) isolasi dan asumsi bahwa pengalaman ketertindasan perempuan di semua belahan dunia adalah sama, maka perbedaan di antara perempuan ”dunia ketiga” dan perempuan dari negara-negara Barat tidak selalu muncul.

Padahal, seperti disimpulkan Ruth Indiah Rahayu, seorang peneliti feminis dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), perempuan bukan hanya sekedar berperan, tetapi turut menciptakan revolusi Indonesia.

Ruth, yang mengutip Christine Dobbin—peneliti dari Australia, menganggap perempuan dibuat absen dalam historiografi revolusi Indonesia karena penggunaan istilah “pemuda” yang diidentikkan dengan laki-laki.

>>>

Pada jaman pendudukan Jepang, ada dua tokoh perempuan yang sangat menonjol dalam perjuangan bawah tanah, yaitu SK Trimurti dan Umi Sardjono. “Keduanya tidak disebut dalam teks pelajaran sejarah nasional Indonesia,” kata Ruth saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Perempuan Memandang Revolusi Agustus”, Selasa (23/8).

Keduanya juga pernah tertangkap oleh Jepang dan mengalami siksaan berat. Seusai proklamasi kemerdekaan, keduanya berperan penting dalam pembentukan organisasi Barisan Buruh Wanita (BBW). “Tetapi mereka berpisah ketika SK Trimurti mendirikan Partai Buruh Indonesia,” ungkap Ruth.

Di tempat lain, pada 22 September 1945, Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) membentuk Barisan Srikandi. Organisasi ini khusus merekrut perempuan dalam kepentingan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi ini kelak berubah nama menjadi Barisan Srikandi Indonesia (BSI). Kegiatannya, antara lain, adalah mendirikan pusat pelatihan bagi tenaga perempuan sebagai persiapan pertempuran melawan kolonial.

Ruth juga bercerita tentang perjuangan perempuan di berbagai daerah. Di aceh, misalnya, berdiri organisasi Persatuan Isteri Tentara RI, yang berjuang aktif mendukung para suami di medan pertempuran. Berdiri pula organisasi kelaskaran wanita, yaitu Laswi (Laskar Wanita Indonesia), yang kebanyakan beraktivitas di pulau Jawa.

Cora Vreede-De Stuer, ilmuwan perempuan asal Belanda, telah melakukan riset mengenai gerakan perempuan pada awal kebangkitan gerakan nasionalisme sampai periode Demokrasi Parlementer tahun 1950-an. Studi De Stuer, seperti dijelaskan Irine Gayatri, memperlihatkan perubahan kesadaran perempuan dalam melawan penjajahan dalam arti luas, tidak hanya pemerintah kolonial, namun seluruh praktik yang memenjarakan perempuan.

>>>

Posisi perempuan dalam perjuangan nasional ini memang menarik. Soekarno sendiri memberikan penekanan khusus mengenai soal ini dalam bukunya, Sarinah. Menurut Irine Gayatri, perempuan mempunyai posisi yang “unik” dalam kerangka nasionalisme.

“Umumnya dianggap bahwa perempuan dan tubuhnya memegang peran penting dalam membayangkan eksistensi bangsa, simbolisasinya dan dukungannya terhadap perjuangan anti kolonial,” katanya.

Teori klasik feminisme, menurut Irine, melihat perempuan berdasarkan asumsi bahwa nasionalisme dan kebangsaan mengandung ide khusus mengenai keperempuanan (keibuan) dan kelai-laki-an. Sebab itu, relasi gender menjadi inti dari cara konstruksi sebuah bangsa.

Dengan peran ibu sebagai ibu bangsa (womanhood), teori feminis berpendapat, bahwa perempuan bertanggungjawab terhadap reproduksi budaya, fisik dan sosial suatu bangsa, serta diharapkan menjalankan peran pengasuhan sebagaimana dilakukan dalam lingkup keluarga.

Akan tetapi, bagi Irine, perspektif nasionalisme perlu ditinjau ulang terkait dengan situasi kaum perempuan saat ini, khususnya di tengah serbuan modal dari luar negeri, oligarki politik, dan ketidakmerataan sumber daya perempuan.

(Ulfa Ilyas)

Continue Reading →

Masalah Gender dan Politik Seksual

Diskriminasi terhadap perempuan cukup kasat mata.

Ketika perempuan masuk dunia kerja, sering mendapat pekerjaan yang paling susah di pabrik atau kantor, dengan upah yang paling rendah, sekaligus terus dibebani dengan kebanyakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak-anak.

Perempuan menderita pelecehan seksual dan pemerkosaan, sekaligus dalam media massa dari pornografi sampai ke iklan biasa mereka digambarkan sebagai makhluk yang cantik atau sensual saja, sepertinya tidak mempunyai ciri yang lain. Namun ironisnya, jika perempuan berhubungan seks terlalu bebas, pasti dicap "tanpa susila". Kalau terjadi kecelakaan, susah mencari pengguguran yang masih dilarang di beberapa negeri, termasuk Indonesia.

Semua perempuan mengalami penindasan ini, dari yang berpangkat tinggi seperti Putri Diana sampai yang paling rendah seperti pengemis di pinggir jalan.

Namun penindasan tersebut dampaknya tidaklah sama kepada setiap perempuan. Meskipun di kalangan bisnis para eksekutif wanita masih merupakan minoritas, buat perempuan kaya toh ada cara untuk mengurangi beban ketertindasan yang tidak tersedia kepada perempuan miskin.

Pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan anak-anak jelas tidak merupakan beban berat buat seorang wanita berada yang mempekerjakan beberapa pembantu. Pengguguran tidak menjadi masalah bagi yang mampu membayar ongkos perjalanan keluar negeri. Wanita-wanita miskin yang hidup melarat karena keluarga yang terlalu besar, merekalah yang terluka atau mati di tangan tukang abortus gelap.

Yang mempunyai duit lebih mudah menghindari pelecehan seksual atau pemerkosaan dengan naik taksi pada malam hari, lebih mudah luput dari perkawinin tanpa cinta atau dari keganasan rumah tangga, Perempuan kaya malah mendapat untung dari penindasan kaum miskin. Upah rendah yang dibayar kepada TKW Indonesia yang menjadi pembantu rumah-tangga di Hong Kong, misalnya, membuat si majikan lebih kaya lagi. Makanya penindasan perempuan kelihatannya jauh berbeda jika dilihat dari rumah mewah dibandingkan dengan gubuk melarat.

Sudah dari dulu, adanya pertentangan kelas menjadi masalah untuk gerakan emansipasi perempuan. Di Inggeris misalnya, gerakan feminis terpecah setelah Perang Dunia I. Sayap kiri yang dipimpin oleh Sylvia Pankhurst menjadi sosialis dan memperjuangkan hak-hak buruh perempuan di bilangan miskin kota London. Sedangkan ibunya Emmeline Pankhurst dan kakaknya Christobel Pankhurst memusatkan perhatian mereka kepada kepentingan golongan tengah dan menjadi orang sayap kanan.

Demikian pula, gerakan Women's Liberation tahun 1970-an di barat telah terpecah-pecah. Sebagian menjadi sosialis dan/atau tetap radikal, sedangkan sebagian lainnya mancapai karir yang gemilang dan tidak menghiraukan lagi nasib perempuan rakyat kecil.

Untuk mengerti asal-muasal perkembangan ini, kita perlu menganalasa penindasan perempuan dengan lebih mendalam.

Sistem kapitalis membutuhkan dua macam sumber daya. Dari satu sisi membutuhkan modal, seperti pabrik-pabrik, dan kantor-kantor, bank-bank. Dari sisi lainnya memerlukan tenaga kerja yang sehat dan trampil - dan ini mahal. Aparatus negara menyediakan beberapa pelayanan yang penting seperti sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit dsb. Namun sebagian besar dari waktu, upaya dan uang yang diperlukan untuk mereproduksi tenaga kerja baru disediakan oleh keluarga masing-masing.

Inilah kunci pokok untuk mengerti penindasan yang dialami kaum perempuan. Sistem kapitalis mengandalkan pekerjaan tanpa upah yang dilakukan kaum ibu di dalam keluarga, untuk menhasilkan tenaga kerja baru. Segala unsur lain dari penindasan perempuan -- diskriminasi di tempat kerja, stereotip seksual, bahkan pelecehan dan pemerkosaan - berkaitan dengan dan memperkuat peranan rumah tangga ini.

(Di negeri-negeri yang masih sedang berkembang, tentunya ada situasi yang lebih kompleks disebabkan oleh adanya unsur feodal dan pengaruh tradisional lainnya. Padahal penindasan itu muncul sebelum timbulnya sistem kapitalis. Tetapi kapitalisme mengubah segala bentuk penindasan dan memanfaatkannya dengan cara baru.)

Makanya ada dua kesimpulan yang bisa ditarik:

YANG PERTAMA, kalau disimak secara obyektif, penindasan perempuan bukan berasal dari kepentingan kebanyakan laki-laki. Sebaliknya, seorang buruh laki-laki pasti akan beruntung jika upah istrinya dinaikkan. Bila kaum buruh perempuan memperjuangkan gaji yang lebih tinggi, perjuangan tersebut akan memberikan semangat kepada para buruh laki-laki untuk ikut berjuang. Dalam konteks keluarga, kaum laki-laki juga tidak beruntung jika istri-istri mereka harus kerja sampai tenaga mereka terkuras..

Betul, ada banyak laki-laki yang tidak melihat kenyataan ini, dan terus mengajukan prasangka-prasangka yang kolot. Tetapi ada juga banyak perempuan yang menerima prasangka-prasangka tersebut. Ini soal kesadaran, yang bisa berubah dalam konteks perjuangan sosial.

Lain halnya dengan kelas burjuis yang berkuasa (termasuk pemilik modal, pejabat tinggi, jendral-jendral dll, tetapi juga istri-istrinya). Mereka jelas beruntung dari penindasan perempuan rakyat kecil. Selama banyak wanita rakyat jelata bekerja habis-habisan dalam keluarga, para majikan terus mendapatkan tenaga kerja murah, baik dalam bentuk tenaga kerja pabrik/kantor, maupun dalam bentuk pembantu, tukang kebun dll yang begitu menggembirakan hati wanita kaya. Selama diskriminisi terhadap perempuan bertahan di tempat kerja, kaum buruh lebih sulit bersatu untuk memperjuangkan perbaikan nasib, maka kaum majikan beruntung lagi.

YANG KEDUA, strategi yang lazim dipakai oleh golongan feminis di barat, yang berusaha menyatukan semua perempuan melawan kaum laki-laki adalah salah. Meskipun banyak laki-laki dari rakyat kecil masih berprasangka buruk, tetapi keadaan obyektif memuat faktor-faktor yang dapat mendesak mereka untuk membela hak-hak perempuan. Di sisi yang lain, meskipun tidak sedikit perempuan kaya yang bersikap "feminis", tetapi situasi obyektif memuat banyak faktor yang mendorong mereka untuk mentolerir dan bahkan mengiyakan penindasan perempuan rakyat kecil.

Kaum sosialis menganut pembebasan perempuan. Kami bahkan menyokong reform-reform yang hanya meladeni kepentingan perempuan golongan atas dan golongan tengah. Namun pembebasan untuk massa perempuan kelas buruh dan rakyat kecil hanya mungkin bila mereka ikut serta dalam perjuangan kelas yang lebih luas.

Bila sebagai reaksi terhadap penindasan, golongon perempuan tertentu ingin mendirikan kelompok tersendiri di-mana laki-laki tidah boleh berpartisipasi, kami kelompok sosialis jelas membela hak mereka untuk melakukan itu. Tetapi kami menghimbau agar seluruh kelas buruh, dan semua rakyat kecil, bersatu dalam perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan eksploitasi.

Kita juga harus melawan penindasan terhadap kaum homoseksual dan lesbian (gay). Kaum gay seringkali dikambing-hitamkan sebagai biang keladi dari masalah-masalah sosial, padahal justru mereka yang menjadi korban.

Penindasan terhadap kaum gay juga berkaitan dengan keperluan sistem kapitalis untuk memproduksi tenaga kerja dan struktur-struktur ideologis lewat keluarga "normal". Orang yang tidak menyesuaikan diri untuk memainkan peranan sebagai laki-laki atau perempuan "normal" dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial. Prasangka ini tercerminkan pula dalam struktur-struktur sosial-budaya, dimana kaum gay dianggap tidak senonoh, dan bisa di-PHK, dipukul, bahkan dibunuh lantaran gaya hidup mereka yang lain.

Sebetulnya kita semua dirugikan oleh situasi ini, karena terpaksa kita harus hidup menurut pola tindak-tanduk yang kelewat sempit (konservatif). Makanya, semestinya kita menyambut dengan antusias munculnya organisasi gay dewasa ini yang memperjuangkan hak-hak mereka.

Continue Reading →

Buruh Perempuan Melawan Perkosaan Dan Upah Rendah Untuk Kesejahteraan Dan Kesetaraan

(I) Upah rendah, buruh perempuan tidak sejahtera
Buruh perempuan memiliki peran penting dalam menjalankan roda ekonomi karena jumlah buruh perempuan terus meningkat yaitu mencapai 39,95 juta jiwa (Februari 2012) baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Dari jumlah ini, sekitar 25 juta di antaranya usia reproduksi (15-45 tahun). Akan tetapi angka ini masih di bawah jumlah buruh lelaki. Tercatat, jumlah angkatan kerja laki-laki kurang lebih 1,5 kali lebih banyak dibandingkan perempuan, dimana buruh perempuan hanya mengisi 38.23% dari total pekerja di Indonesia. Secara total, perempuan yang tidak aktif secara ekonomi mencapai 20 kali lipat lebih besar dari laki-laki.

Kebanyakan buruh perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerapihan, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun. Karena dinilai sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak ketrampilan, tentu saja standar upahnya rendah. Ambil contoh pekerjaan di industri garment tekstil yang membutuhkan ketrampilan menjahit dan dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi, selalu upahnya lebih rendah dibanding sektor industri lain (Meski sama-sama masuk sektor unggulan, seperti yang terjadi di DKI). Sementara untuk mengisi lapangan pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi, jelas perempuan akan sulit untuk memenuhinya karena mayoritas tingkat pendidikan perempuan masih rendah. Ada hampir 1,7 juta anak perempuan usia sekolah 15 – 19 tahun tidak bersekolah, tidak mandiri secara ekonomi dan hanya bekerja mengurus rumah tangga, dibandingkan dengan anak-anak laki-laki (177 ribu).

Selain itu, secara konsepsi upah buruh perempuan lebih rendah dibanding buruh lelaki karena tidak memuat tunjangan pasangan. Perbedaan upah ini berangkat dari diskriminasi gender terhadap perempuan, dimana perempuan bekerja dalam keluarga hanya dianggap membantu nafkah bukan pencari nafkah utama. Terdapat 12.44% pekerja perempuan yang berpenghasilan bersih Rp 200,000,- ke bawah per bulan dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang hanya 4.39%. Sedangkan mayoritas laki-laki memiliki pendapatan diatas Rp 600.000,- adalah sekitar 69.29%, tetap lebih besar dibandingkan wanita (50.27%), yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih dihargai dengan adanya perbedaan kisaran upah yang ada.

Dengan upah yang rendah, kebutuhan hidup sehari-hari sulit untuk dipenuhi. Apalagi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Sehingga, secara turun-menurun keluarga buruh sulit untuk memperbaiki hidupnya (menjadi lebih sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan). Tidak heran apa bila angka kematian ibu meningkat dan jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan masih rendah.

(II) Perkosaan memperparah kondisi perempuan
Di tengah situasi upah yang rendah dan tidak mensejahterakan buruh terutama buruh perempuan, buruh perempuan dihadapkan pada ancaman perkosaan yang kini marak terjadi. Padahal, buruh perempuan kerap kali pulang malam karena harus mengambil lembur supaya upahnya bertambah.

Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari 1998 – 2011 berdasarkan data dari Komnas Perempuan Anti Kekerasan, mencapai 400.939 kasus (terlapor) dan dari jumlah itu, 93.960 kasus merupakan kekerasan seksual dengan perkosaan sejumlah 4.845 kasus. Angka di atas belum termasuk kasus kekerasan yang tidak terlaporkan karena mayoritas perempuan korban lebih memilih untuk diam karena takut dan malu. Komnas Perempuan mencatat, dari 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, hanya 8.784 kasus yang datanya terpilah. Sisanya adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Sementara dari 8.784 kasus kekerasan seksual yang datanya telah terpilah, perkosaan menempati urutan pertama (4.845), berikutnya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (1.359), pelecehan seksual (1.049), dan penyiksaan seksual (672). Bahkan kasus perkosaan seringkali dilakukan oleh orang terdekat, dari tetangga, anggota keluarga, teman atau sahabat dll. Kasus perkosaan yang paling marak tentu saja adalah kasus perkosaan di angkutan umum bahkan yang paling menyakitkan adalah pernyataan Foke yang justru menyalahkan korban.

Sementara itu, negara terus melakukan pembiaran kasus perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari KUHP Perkosaan yang menyatakan bahwa suatu kasus bisa dikatakan perkosaan apabila terjadi penetrasi alat kelamin lelaki ke perempuan dan bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal perkosaan bisa dilakukan dengan jari, benda tumpul atau benda lainnya. Belum lagi penanganan dari kepolisian yang terkesan lamban sehingga tak jarang nasib perempuan korban justru menjadi terkatung-katung.

Secara umum, perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya menjadi ancaman bagi seluruh perempuan di Indonesia, karenanya Buruh perempuan sebagai bagian dari perempuan semestinya menjadi bagian dari gerakan perempuan melawan kekerasan seksual bersama perempuan di sektor rakyat lainnya. Apalagi ancaman perkosaan akan mempersulit perempuan untuk aktif berjuang baik untuk kepentingannya sebagai perempuan maupun di sektornya (misal aktif di organisasi tani, buruh atau sektor rakyat lainnya). Sehingga, tidak ada jalan lain bagi buruh perempuan kecuali menyatukan kekuatan dengan gerakan perempuan lainnya untuk melawan kekerasan seksual dan perkosaan. Tidak hanya itu, tugas buruh perempuan adalah bagaimana agar gerakan buruh dan gerakan rakyat lainnya turut berjuang melawan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebab persoalan perempuan adalah juga persoalan rakyat. Apabila persoalan perempuan tidak menjadi bagian dari perjuangan gerakan rakyat keseluruhan, maka pembebasan rakyat dan manusia akan makin jauh dari jangkauan, semakin sulit dan terjal.

Sumber: fblp.blogspot.com

Continue Reading →