Destabilitas politik yang saat ini terjadi telah berpengaruh terhadap memburuknya stabilitas ekonomi dan sosial di daerah ini. Ini terbukti dengan kian tumbuhnya angka kemiskinan di provinsi ini sepanjang konflik tahapan pemilihan kepala daerah.
Demikian disampaikan oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) Aceh di Banda Aceh.
Juru Bicara JMSP, Juanda Jamal, mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di pedesaan di Aceh meningkat dari 718.783 jiwa per Maret 2011 menjadi 730.895 jiwa per September 2011. Pada saat yang sama, elite politik yang semestinya membangun solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan tersebut lebih disibukkan dengan tarik menarik kepentingan kekuasaan.
"Kalau tak diambil inisiatif mulai sekarang di bidang politik dan terjadi konsensus bersama, dalam lima tahun kedepan Aceg akan stagnan. Ini yang harus dicamkan oleh DPR Aceh sebagai institusi resmi. Mereka harus bertanggung jawab. Dan, kami melihat dalam hal ini prestasi mereka sangat jelek," kata Juanda.
Dia menunjukkan, DPR Aceh sama sekali tak menyentuh kebijakan yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari banyaknya qanun atau peraturan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang tak dibahas. DPR Aceh lebih berkonsentrasi pada polemik pilkada dan qanun tentang penyelenggaraan pemerintahan.
Di pihak eksekutif pun tak berbeda. Tak ada mekanisme pengawasan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan yang penuh dengan penyelewengan. Kalau pun ada hanya sebatas aspek teknis, bukan substantif.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar